free invisible hit counter

Pengendalian Sosial: Peran Lembaga PPKN

Hallo semuanya! Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Hari ini, kita akan membahas tentang Lembaga Pengendalian Sosial dalam tajuk bahasan PPKN. Yuk, simak artikel ini sampai habis. Bagi kalian yang masih baru mendengar istilah ini, jangan khawatir karena kami akan menjelaskannya secara lengkap. Lembaga Pengendalian Sosial adalah sebuah sistem yang dibentuk untuk menciptakan ketertiban dan keamanan sosial dalam masyarakat. Begitu banyak hal yang bisa dibicarakan tentang lembaga ini, mulai dari sejarah, fungsi, tugas, dan masih banyak lagi. Jadi, mari kita eksplorasi bersama-sama.

Lembaga Pengendalian Sosial: Pengertian dan Fungsi

Lembaga Pengendalian Sosial atau LPS adalah sebuah sistem atau lembaga yang bertujuan untuk mengatur perilaku baik individu maupun masyarakat agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Sebagai sebuah lembaga pengendalian sosial, LPS berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menegakkan disiplin sosial.

Pengertian Lembaga Pengendalian Sosial

Menurut Ahli sosiologi, Emile Durkheim, LPS adalah suatu sistem yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya melalui kepentingan bersama. LPS biasanya dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat agar dapat membangun kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Fungsi Lembaga Pengendalian Sosial

LPS memiliki beberapa fungsi, yaitu:

  1. Menjaga ketertiban dan keamanan
  2. Menegakkan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran
  3. Melestarikan kebudayaan dan adat istiadat yang berlaku
  4. Mengatur hubungan antarindividu dan antarpribadi dalam masyarakat
  5. Menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara
Pengendalian Sosial: Peran Lembaga PPKN
Pengendalian Sosial: Peran Lembaga PPKN

Jenis-jenis Lembaga Pengendalian Sosial

LPS memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan cara pengendalian, yaitu:

1. Pengendalian Sosial Formal

Jenis LPS formal adalah LPS yang berbasis pada aturan atau hukum yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Dalam jenis ini, ancaman sanksi hukum dialamatkan pada individu atau kelompok yang melanggar norma yang berlaku. Contohnya adalah kepolisian, pengadilan, dan penjara.

2. Pengendalian Sosial Informal

LPS jenis ini dibentuk oleh masyarakat sendiri dan bersifat tidak resmi. Pengendalian sosial informal berdasarkan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Masyarakat yang melanggar aturan disanksi dengan cara dijauhi, dicemooh, atau diasingkan. Contohnya adalah adat istiadat, agama, dan kesepakatan bersama dalam masyarakat.

Pengendalian Sosial: Peran Lembaga PPKN
Pengendalian Sosial: Peran Lembaga PPKN

Tugas dan Tujuan Lembaga Pengendalian Sosial

Selain memiliki fungsi, LPS juga memiliki tugas dan tujuan yang harus dicapai. Berikut adalah tugas dan tujuan Lembaga Pengendalian Sosial:

Tugas Lembaga Pengendalian Sosial

  1. Menguatkan pengawasan dan pengendalian perilaku masyarakat
  2. Memberikan rasa keamanan pada masyarakat
  3. Mencegah terjadinya konflik sosial
  4. Memelihara ketertiban sosial dan upaya mengurangi tingkat kriminalitas

Tujuan Lembaga Pengendalian Sosial

  1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara
  2. Memberikan rasa keamanan dan perlindungan pada masyarakat
  3. Mendukung terciptanya ketentraman dan kenyamanan sosial
  4. Menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat
Pengendalian Sosial Formal Pengendalian Sosial Informal
Dilakukan oleh pihak berwenang Dilakukan oleh masyarakat sendiri
Bersifat resmi karena didasarkan pada hukum yang berlaku Bersifat tidak resmi karena tidak didasarkan pada hukum yang berlaku
Sanksinya bervariasi, bisa denda, kurungan penjara, atau hukuman mati Sanksinya berupa dicemooh, dijauhi, atau diasingkan dari masyarakat

Hambatan dan Masalah dalam Lembaga Pengendalian Sosial

LPS memiliki hambatan dan masalah dalam penerapannya di masyarakat, yaitu:

1. Dukungan Masyarakat yang Kurang

LPS memerlukan dukungan dari masyarakat sebagai pelaksana dan warganegara yang dilindungi dan diatur. Saat masyarakat tidak memahami atau menolak PLS, maka lembaga pengendalian sosial ini tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

2. Tindakan Diskriminatif dari Pihak Berwenang

Pihak berwenang, dalam hal ini adalah institusi dan keamanan negara, seperti polisi, hakim, dan penjara, dapat memberikan tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu yang berbeda pandangan dengan mereka.

3. Kondisi Sosial-Ekonomi yang Memprihatinkan

Kondisi sosial-ekonomi yang tidak seimbang, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi, dapat menyebabkan masyarakat melanggar norma dan aturan yang ada.

Pengendalian Sosial: Peran Lembaga PPKN
Pengendalian Sosial: Peran Lembaga PPKN

FAQ (Pertanyaan dan Jawaban)

1. Apa itu Lembaga Pengendalian Sosial?
Lembaga Pengendalian Sosial adalah badan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma dan aturan hukum.

2. Bagaimana Lembaga Pengendalian Sosial bekerja?
Lembaga Pengendalian Sosial bekerja dengan mengevaluasi kebijakan dan program pemerintah dalam keamanan dan ketertiban umum serta mengawasi dan melaporkan peristiwa-peristiwa yang dianggap merugikan masyarakat.

3. Apa saja kebijakan dan program yang diawasi oleh Lembaga Pengendalian Sosial?
Lembaga Pengendalian Sosial mengawasi kebijakan dan program yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum, seperti pemberantasan narkoba, penegakan hukum, dan pengendalian masalah sosial.

4. Siapa yang menjadi sasaran pengawasan oleh Lembaga Pengendalian Sosial?
Lembaga Pengendalian Sosial tidak memandang siapa yang menjadi sasarannya, karena setiap individu atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan norma pasti akan dipantau oleh lembaga ini.

5. Bagaimana cara melaporkan peristiwa-peristiwa yang dinilai merugikan masyarakat?
Masyarakat dapat melaporkan peristiwa-peristiwa yang merugikan masyarakat melalui berbagai jalur, seperti telepon, email, atau datang langsung ke kantor Lembaga Pengendalian Sosial terdekat.

6. Apa dampak positif dari keberadaan Lembaga Pengendalian Sosial bagi masyarakat?
Dampak positif dari keberadaan Lembaga Pengendalian Sosial adalah memastikan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, sehingga meminimalisir terjadinya tindak kriminal dan tindak sosial yang merugikan masyarakat.

7. Apakah tindakan yang diambil oleh Lembaga Pengendalian Sosial bersifat persuasif atau represif?
Tindakan yang diambil oleh Lembaga Pengendalian Sosial tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Bisa bersifat persuasif atau tidak, tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat.

8. Apa saja tindakan represif yang bisa dilakukan oleh Lembaga Pengendalian Sosial?
Lembaga Pengendalian Sosial bisa melakukan tindakan represif seperti penangkapan atau pemberian sanksi tegas kepada pelaku tindak pidana.

9. Seberapa efektif Lembaga Pengendalian Sosial mengendalikan masalah sosial di masyarakat?
Efektivitas Lembaga Pengendalian Sosial dalam mengendalikan masalah sosial di masyarakat tergantung pada pengawasan yang dilakukan secara rutin dan prosedur serta kerjasama yang baik antara instansi terkait.

10. Apa yang harus dilakukan masyarakat jika merasa terdiskriminasi oleh Lembaga Pengendalian Sosial?
Jika merasa terdiskriminasi oleh Lembaga Pengendalian Sosial, masyarakat dapat mengadu kepada pihak yang berwenang, seperti ombudsman atau unit pengaduan masyarakat.

Kesimpulan

Dalam pelajaran PPKN, kita mengenal adanya Lembaga Pengendalian Sosial. Selain untuk menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, lembaga ini juga dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang merugikan. Dalam lembaga ini terdapat berbagai sub lembaga seperti kepolisian, satpol PP, dan BIN. Setiap sub lembaga memiliki peran serta tugas yang berbeda namun tetap saling berkoordinasi untuk mencapai tujuannya. Melalui penegakan Undang-undang dan peraturan yang ada, lembaga pengendalian sosial dapat memastikan kehidupan masyarakat tetap aman dan teratur. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan menghargai peran lembaga pengendalian sosial dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Itulah sekilas tentang Lembaga Pengendalian Sosial dalam pembelajaran PPKN yang dapat kita ketahui bersama. Tentunya, hal ini sangat penting untuk memahami rangkaian kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis. Terima kasih sudah membaca artikel ini, dan jangan lupa untuk berbagi informasi ini ke kerabat dan keluarga agar mereka juga mendapatkan manfaatnya! Sampai jumpa di artikel selanjutnya!

Leave a Comment