Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan parlementer dalam mata pelajaran PPKN. Sistem pemerintahan ini digunakan di banyak negara, termasuk di beberapa negara maju di Eropa. Bagaimana bentuk pemerintahannya? Bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita pelajari bersama-sama!
Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer merupakan salah satu bentuk sistem pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Sistem ini memiliki karakteristik dengan adanya hubungan erat antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan.
Sejarah Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-17. Pada masa itu, penguasa monarki cenderung mengekang kebebasan parlemen dan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Namun, perlahan-lahan kekuasaan raja berkurang dan memberi peluang bagi parlemen untuk berperan lebih aktif dalam pemerintahan.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
Berikut ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer:
- Terbagi menjadi dua cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif.
- Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan dan dipilih oleh parlemen.
- Parlemen memiliki kemampuan untuk menggulingkan pemerintah apabila terjadi kesalahan atau kegagalan dalam menjalankan pemerintahan.
- Parlemen berperan aktif dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintah.
Fungsi Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa fungsi penting dalam menjalankan pemerintahan, antara lain:
Fungsi Legislasi
Fungsi legislasi adalah membuat dan menetapkan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat. Parlemen sebagai lembaga legislatif, memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, memperbaharui atau mencabut undang-undang yang tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Fungsi Pengawasan
Parlemen juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan laporan keuangan, kinerja menteri, dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.
Fungsi Konstitusi
Fungsi konstitusi dalam sistem pemerintahan parlementer terkait dengan hak konstitusional yang dimiliki oleh parlemen. Hak ini meliputi hak untuk mengajukan mosi tidak percaya, hak membentuk komite-komite parlemen, dan hak untuk mengangkat perdana menteri baru.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer memiliki berbagai kelebihan, antara lain:
Kestabilan Pemerintahan
Sistem pemerintahan parlementer dapat memastikan stabilitas pemerintahan karena parlemen memiliki kendali atas kinerja pemerintah dan dapat menggulingkan pemerintah jika terjadi kegagalan.
Pemerintah Lebih Bertanggung Jawab
Sistem pemerintahan parlementer juga dapat membuat pemerintah lebih bertanggung jawab karena harus mempertanggungjawabkan kinerjanya pada parlemen.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer juga memiliki kekurangan, antara lain:
Tidak Efektif dalam Pengambilan Keputusan
Sebagai sistem yang melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan, sistem pemerintahan parlementer seringkali dinilai tidak efektif dalam pengambilan keputusan.
Menghambat Kemajuan
Ketidakmampuan dalam pengambilan keputusan yang efektif seringkali menghambat kemajuan yang dapat dicapai oleh pemerintah.
| Jenis | Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|---|
| Sistem Pemerintahan Parlementer | 1. Kestabilan pemerintahan 2. Pemerintah lebih bertanggung jawab |
1. Tidak efektif dalam pengambilan keputusan 2. Menghambat kemajuan |
| Sistem Pemerintahan Presidensial | 1. Efektif dalam pengambilan keputusan 2. Tidak menghambat kemajuan |
1. Kemungkinan untuk terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif 2. Kurangnya sistem pengawasan yang efektif |
FAQ (Pertanyaan dan Jawaban)
1. Apa itu sistem pemerintahan parlementer?
Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terletak pada kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen.
2. Apa perbedaan antara parlementer dan presidensial?
Perbedaannya terletak pada cabang kekuasaan eksekutif yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam sistem presidensial, kepala negara juga kepala pemerintahan, sementara dalam sistem parlementer, kepala negara hanyalah sebagai simbolik.
3. Apakah Indonesia memiliki sistem parlementer?
Indonesia tidak memiliki sistem pemerintahan parlementer. Indonesia adalah negara presidensial yang kekuasaan tertinggi di tangan presiden.
4. Siapa yang menjadi kepala negara dalam sistem parlementer?
Kepala negara dalam sistem parlementer biasanya seorang raja, ratu, atau presiden berdasarkan konstitusi negara.
5. Bagaimana parlemen dapat melakukan pengawasan terhadap eksekutif?
Parlemen dapat menggunakan proses panggilan atau memanggil pejabat eksekutif untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Proses ini disebut dengan hearing atau sidang.
6. Apa tujuan dari sistem pemerintahan parlementer?
Tujuan dari sistem pemerintahan parlementer adalah untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dan memberi wakil rakyat lebih banyak pengaruh dalam keputusan politik.
7. Apa keuntungan dari sistem pemerintahan parlementer?
Keuntungan dari sistem pemerintahan parlementer adalah efisiensinya dalam membuat keputusan cepat, memperhatikan sudut pandang politik yang berbeda-beda, dan memperkuat sistem partai politik.
8. Apa kerugian dari sistem pemerintahan parlementer?
Kerugian dari sistem pemerintahan parlementer adalah konflik antara partai politik dan parlemen yang cenderung menghambat keputusan politik. Selain itu, sistem ini juga cenderung lebih stabil pada negara-negara kecil atau negara-negara yang homogen.
9. Apa perbedaan antara sistem pemerintahan parlementer dengan monarki parlementer?
Monarki parlementer adalah sistem pemerintahan di mana penguasa monarki bersifat simbolis dan kepala negara, sedangkan kekuasaan tertinggi ada di tangan perdana menteri yang dipilih oleh parlemen.
10. Apa contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer?
Contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jerman, Kanada, Australia, dan multibagai negara di Eropa dan Asia.
Kesimpulan
Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri dan kabinetnya, sementara parlemen memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Meskipun ada kelebihan dan kekurangan dalam sistem ini, namun dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan parlementer dapat memberikan stabilitas politik dan akuntabilitas yang lebih baik daripada sistem presidensial. Namun, untuk mengimplementasikan sistem ini, diperlukan juga partisipasi aktif dari masyarakat dalam pemilihan pemimpin yang memiliki integritas dan kompetensi sehingga mampu menghasilkan keputusan yang baik untuk kesejahteraan rakyat.
Sekian artikel kita tentang Sistem Pemerintahan Parlementer. Semoga informasi yang telah disampaikan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sistem pemerintahan tersebut. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca artikel ini. Bagi pembaca yang merasa artikel ini bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi informasi ini dengan kerabat dan keluarga. Kita harus saling berbagi pengetahuan demi masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di artikel kita berikutnya!