Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Di artikel kali ini, kita akan membahas tentang tugas dan wewenang MPR pada tema PPKN. Tentunya, kita sebagai warga negara Indonesia perlu mengetahui pentingnya peran MPR dalam menjalankan tugas-tugasnya yang sangat vital bagi keberlangsungan negara. Yuk, kita simak bersama-sama!
Tugas dan Wewenang MPR
Pengertian MPR
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang penting dalam menjalankan fungsi negara. Penetapan kebijakan negara, penyelesaian perselisihan yang melibatkan lembaga negara, serta pengangkatan presiden dan wakil presiden adalah beberapa tugas dan wewenang dari MPR.
Tugas MPR
Tugas dari MPR adalah sebagai berikut:
- Menetapkan tujuan nasional sebagai pedoman dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya.
- Menetapkan UUD sebagai dasar negara dan konstitusi negara.
- Menetapkan peraturan tentang lembaga negara dan mengangkat hakim agung, ketua BPK, dan komisioner KPU.
- Menetapkan peraturan tentang susunan dan kualifikasi ABRI.
- Menetapkan peraturan tentang perubahan terhadap UUD.
Wewenang MPR
MPR memiliki wewenang sebagai berikut:
- Memperbaiki UUD.
- Menyatakan jika presiden atau wakil presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara.
- Menyatakan kahar terhadap presiden atau wakil presiden jika mereka melakukan pelanggaran hukum yang serius.
- Menetapkan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negrera).
- Menetapkan presiden dan wakil presiden.
Perbandingan Tugas dan Wewenang dengan Lembaga Negara Lainnya
Berikut adalah perbandingan tugas dan wewenang MPR dengan lembaga negara lainnya:
| Lembaga Negara | Tugas | Wewenang |
|---|---|---|
| DPR | Menyusun dan membahas RUU | Memberikan persetujuan terhadap RUU |
| DPRD | Menetapkan Perda | Memberikan persetujuan terhadap Perda |
| KPK | Melakukan pemberantasan korupsi | Melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus korupsi |
| KPU | Menyelenggarakan pemilihan umum | Menetapkan hasil pemilihan umum |
UUD 1945
UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 merupakan landasan konstitusi dan hukum tertinggi negara Indonesia. UUD 1945 menjadi dasar bagi berlangsungnya kehidupan negara dan tata urutan negara dalam menjalankan segala aspek kehidupan masyarakat, politik, ekonomi, dan sosial budaya.
Perubahan UUD 1945
Perubahan UUD 1945 dilakukan melalui proses amandemen. Pada tahun 1999, UUD 1945 diubah melalui MPR yang menetapkan perubahan dalam GBHN yang mengakibatkan adanya lima pasal yang diubah. Pada tahun 2002, lagi-lagi dilakukan perubahan UUD 1945 melalui amandemen kedua MPR yang menetapkan pasal-pasal baru dalam UUD 1945.
Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden
MPR memiliki wewenang yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu tugas penting MPR adalah pengangkatan presiden dan wakil presiden. Setiap lima tahun sekali, MPR akan menjalankan proses pemilihan presiden dan wakil presiden baru yang di mana di dalam prosesnya sangatlah rumit
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh anggota MPR dengan cara pemungutan suara secara terbuka dan musyawarah yang ketat dan teliti. Berikut adalah tahapan proses pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR:
- Persiapan calon presiden dan wakil presiden
- Tahapan pemilihan pertama oleh MPR
- Tahap tahapan seleksi vis-a-vis oleh anggota MPR
- Tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden oleh MPR
- Proses pengucapan sumpah jabatan oleh presiden dan wakil presiden
Susunan Lembaga Negara
Susunan lembaga negara adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam menjalankan sistem ketatanegaraan Indonesia. Berikut susunan lembaga negara:
- Presiden
- Wakil Presiden
- Lembaga perwakilan rakyat yaitu DPR dan DPD
- Lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan
- Lembaga negara non struktural yaitu Komisi National Hak Asasi Manusia dan Badan Pemeriksa Keuangan
- Kejaksaan Agung
- Kepolisian
- Lembaga tinggi negara yaitu MPR
Pengawasan Kinerja Pemerintah
MPR memainkan peran penting dalam menjalankan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah. Pengawasan kinerja pemerintah dilakukan untuk memastikan bahwa tugas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Negara
MPR juga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antarlembaga negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya konflik antarlembaga negara yang bisa mengganggu stabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Tugas Pemantapan Kedaulatan Negera
Tugas pemantapan kedaulatan negera menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemantapan kedaulatan negara diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
Tugas Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tugas penyelenggaraan pemilu menjadi tugas yang penting bagi MPR dalam menjalankan fungsi negara. Pemerintah dan MPR bekerjasama dalam penyelenggaraan pemilu untuk memastikan bahwa berlangsungnya pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Peran MPR dalam Pengawasan Kinerja BPK
MPR memiliki peran dalam pengawasan kinerja BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara dan keuangan daerah. Pengawasan kinerja BPK dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan negara dan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Peran MPR dalam Pengawasan Kinerja Kepolisian
MPR juga mempunyai peran penting dalam menjalankan pengawasan terhadap kinerja kepala kepolisian dalam menjalankan fungsi negara. Pengawasan terhadap kinerja kepala kepolisian dilakukan untuk memastikan bahwa kepala kepolisian menjalankan tugasnya dengan baik dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Tugas Penyelesaian Perselisihan Antarbangsa
Tugas penyelesaian perselisihan antarbangsa menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Penyelesaian perselisihan antarbangsa dilakukan dengan cara melalui negosiasi dan musyawarah dengan negara yang bersangkutan.
Peran MPR dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU)
MPR mempunyai peran dalam mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR untuk dibahas. Pengajuan RUU dilakukan untuk membangun sistem hukum yang lebih baik serta memperkuat tatanan hukum di Indonesia.
Kesimpulan
Dalam menjalankan fungsi negara, MPR mempunyai tugas dan wewenang yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Beberapa tugas dan wewenang dari MPR mencakup pengangkatan presiden dan wakil presiden, penyelesaian perselisihan di antara lembaga negara, serta pengawasan kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.
FAQ (Pertanyaan dan Jawaban)
1. Apa itu MPR?
MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebuah lembaga negara tinggi yang berwenang mengatur sistem pemerintahan negara Indonesia.
2. Siapa yang terdiri dari anggota MPR?
Anggota MPR terdiri dari anggota DPR, anggota DPD, dan tokoh-tokoh nasional yang dipilih oleh presiden.
3. Apa tugas dan kewenangan MPR?
Tugas dan kewenangan MPR antara lain adalah menetapkan undang-undang dasar, memilih presiden dan wakil presiden, serta membahas dan memberikan persetujuan terhadap rencana pembangunan nasional.
4. Apakah MPR juga memiliki tugas pengawasan terhadap pemerintah?
MPR memiliki tugas pengawasan terhadap pemerintah, namun secara umum tugas pengawasan ini lebih banyak dilaksanakan oleh DPR.
5. Apa yang dimaksud dengan hak angket yang dimiliki MPR?
Hak angket adalah kewenangan MPR untuk menyelidiki suatu masalah yang dianggap penting dan meminta penjelasan dari pemerintah atau lembaga negara terkait.
6. Bagaimana cara anggota MPR dipilih?
Anggota MPR dari DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan tokoh nasional dipilih oleh presiden.
7. Siapa yang dipilih oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden?
Presiden dan wakil presiden dipilih berdasarkan suara mayoritas dari seluruh anggota MPR.
8. Apakah MPR juga memiliki kewenangan di bidang luar negeri?
MPR memiliki kewenangan untuk meratifikasi perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
9. Siapa yang bisa mengajukan usulan perubahan Undang-Undang Dasar?
Usulan perubahan Undang-Undang Dasar bisa diajukan oleh presiden, anggota MPR, DPR, atau masyarakat.
10. Apa yang bisa dilakukan MPR jika pemerintah tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan?
Jika pemerintah tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, MPR bisa memberikan sanksi berupa tidak memberikan persetujuan terhadap rencana pembangunan nasional atau mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.
Kesimpulan
Dalam artikel ini telah dibahas mengenai tugas dan wewenang MPR yang sangat penting bagi kehidupan berdemokrasi Indonesia. MPR bertugas melakukan hal-hal penting seperti memilih dan mengangkat presiden, menentukan dan mengesahkan GBHN, serta memutuskan hal yang penting bagi negara ini. MPR juga memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya, seperti mengadakan sidang tahunan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dengan tugas dan wewenangnya yang sangat penting ini, MPR harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan berintegritas untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mengetahui dan memahami peran MPR dalam memperkuat kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Demikianlah penjelasan mengenai tugas dan wewenang MPR dalam rangka memperjuangkan demokrasi dan menjaga keutuhan NKRI. Semua tugas dan wewenang tersebut dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Jangan lupa, informasi ini sangat penting dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita sebarkan artikel ini kepada kerabat dan keluarga kita. Terima kasih sudah membaca!